Makassar, 28 April 2026 — Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balai P2SDM) Wilayah VI Makassar menyelenggarakan kegiatan Temu Karya Kehutanan 2026 SulSelBar di Hotel Harper, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri 150 peserta, yang terdiri atas 100 orang penyuluh kehutanan dan 50 orang undangan dari berbagai instansi kehutanan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta NGO. Kegiatan juga dihadiri oleh Plt. Kepala BP2SDM Kementerian Kehutanan, Indra Exploitasia dan Kepala Pusat Penyuluhan Wahju Rudianto.
Selain sesi pemaparan materi dan diskusi, acara Temu Karya juga diramaikan dengan pameran produk KTH binaan dan fieldtrip ke KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo yang dilaksanakan pada hari kedua.
Kepala Balai P2SDM Wilayah VI, Kamaruddin, dalam laporan penyelenggaraan kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan Temu Karya Penyuluh Kehutanan ini merupakan kegiatan ketiga yang dilaksanakan dalam wilayah kerja Balai P2SDM Wilayah VI yang meliputi 12 provinsi meliputi seluruh Sulawesi dan Papua. Ke depan, Kamaruddin menyampaikan acara-acara serupa akan terus dilaksanakan sebagai langkah menjalankan tugas dan fungsi (tusi) penyuluhan kehutanan Balai P2SDM Wilayah VI.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala BP2SDM Indra Exploitasia mengupas tentang jargon Penyuluh Hebat yaitu bahwa penyuluh dituntut memiliki karakter yang Handal, Empati, Berani, Adaptif dan Tangguh (HEBAT). Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan diperlukan perubahan mindset, tidak hanya mindset pada penyuluh itu sendiri tetapi juga mindset masyarakat sekitar hutan. Penyuluh kehutanan harus menjadi agen perubahan berbasis data dan informasi serta pendekatan kolaboratif pentahelix, tidak berpikir secara spasial, dan mampu bekerjasama dengan penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan.
“Kita sedang berada pada era TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity) di mana perubahan terjadi semakin cepat. Penyuluh Kehutanan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan juga harus memiliki kemampuan membaca gejala alam. Misalnya saja prediksi el-nino harus mampu diterjemahkan menjadi program mitigasi di tingkat tapak sehingga masyarakat sekitar hutan dapat bertahan menghadapi kondisi yang kritis.,” demikian jelas Indra.

Acara Temu Karya Penyuluh Kehutanan SulSelBar 2026 terbagi menjadi tiga sesi yaitu dua sesi pemaparan narasumber dan satu sesi bimbingan teknis. Terdapat tiga narasumber pada sesi pertama dengan moderator Manifas Zubayr (Kepala BPKH Wilayah VII Makassar). Ketiga narasumber tersebut antara lain:
1. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar, dengan materi: “Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyuluhan Kehutanan.”
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan materi: “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Nilai Transaksi Ekonomi KTH di Tingkat Tapak.”
3. Penyuluh Utama dari Pusat Penyuluhan Kehutanan, dengan materi “Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.”
Garis besar dari paparan pada sesi pertama adalah pentingnya kolaborasi yang harus dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan sehingga mampu mengubah mindsetnya dari kerja mandiri menuju kerja kolaboratif. Indra Exploitasia mengapresiasi ketiga narasumber dan mengungkapkan bahwa hal yang terpenting adalah mensinergikan seluruh gagasan yang telah disampaikan agar dapat berlanjut di tingkat tapak.
“Saya mendengarkan pemaparan sambil memikirkan suatu platform yang dapat mensinergikan semua yang dibicarakan di sini agar tidak berhenti dan tetap berlanjut walaupun kepala satkernya sudah berganti,” demikian Indra mengungkapkan.
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto menambahkan bahwa jumlah penyuluh kehutanan tidak sebanding dengan jumlah KTH yang harus didampingi. Akibatnya satu penyuluh kehutanan seringkali harus mendampingi beberapa KTH, sehingga aktivitas penyuluhan menjadi kurang efektif. Di sinilah pentingnya kolaborasi antar stakeholder di sektor kehutanan, meliputi berbagi data, akses, pengetahuan bahkan tenaga bersama-sama membangun masyarakat sekitar hutan/KTH yang maju dan produktif.
Pada sesi pertama, terdapat tiga peserta Temu Karya yang mengajukan pertanyaan terkait berbagai permasalahan di lapangan antara lain daya tampung produk, input NTE di aplikasi Simluh, dan keinginan untuk menghidupkan Kembali Bakorluh sebagai wadah sinergi antara penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan.

Pada sesi kedua terdapat dua narasumber yaitu :
1. Asuransi Syariah Kita Bisa dengan materi “Pertanggungjawaban Risiko Kerja Penyuluh Kehutanan di lapangan.”
2. Dainichi Pabrik Gula Aren dengan materi “Tips dan Trick Menembus Pasar Internasional (Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah).”
Sesi kedua ini dipandu oleh moderator Nawir, penyuluh kehutanan madya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Asuransi Kita Bisa telah bekerja sama dengan 14 UPT Kementerian Kehutanan di bawah Dirjen KSDAE. Asuransi menjadi penting bagi tenaga kerja kehutanan karena tingginya risiko kerja di sektor ini, antara lain akibat medan yang ekstrem, bencana alam, gangguan Kesehatan serta kecelakaan perjalanan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 370.747 kasus kecelakaan kerja terjadi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan atau sebanyak 17,3% secara nasional.
Antusiasme peserta pada sesi kedua cukup tinggi, terutama pada materi peningkatan pasar lokal menuju pasar global. Terdapat empat penanya yang fokus menyampaikan kondisi KTH masing-masing, yang umumnya mengalami keterbatasan modal dan volume produksi yang masih skala kecil. Sehingga impian mengakses pasar internasional seakan-akan masih di dirasa sulit.

Hayatul Azizah sebagai pemateri dari Dainichi Pabrik Gula Aren, menyampaikan bahwa keterbatasan modal merupakan permasalahan klasik di kalangan masyarakat sekitar hutan (KTH). Kuncinya adalah terus mengedukasi anggota KTH dengan menunjukkan contoh kelompok yang berhasil dengan nilai tambah hingga ratusan ribu. Penyuluh perlu mencari dan menyebarluaskan success story agar dapat direplikasi oleh kelompok yang dibinanya. Sertifikasi dan standardisasi juga membutuhkan proses panjang yang memerlukan kerja keras dan usaha yang berkesinambungan.
Pada sesi ketiga dilaksanakan Bimbingan Teknis Penginputan Nilai Transaksi Ekonomi KTH pada Aplikasi SIMLUH dengan fasilitator Rini Purwanti, penyuluh kehutanan ahli madya pada Balai P2SDM Wilayah VI. Rini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi baru penyuluhan kehutanan pada Balai P2SDM Wilayah VI antara lain peran balai sebagai admin Simluh, sehingga berkewajiban memotivasi penyuluh kehutanan dari UPT Kementerian Kehutanan di 12 provinsi wilayah kerja untuk membentuk KTH, meregistrasi, dan meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE).
Sesi terakhir ini mendapat sambutan yang hangat dari peserta. Para penyuluh kehutanan bersemangat menyampaikan masukan, pendapat serta pertanyaan terkait registrasi KTH, kelompok Non-KTH, penghitungan NTE hingga permasalahan pendampingan kelompok yang terkadang berbenturan dengan kebijakan pimpinan di satuan kerja.

Acara Temu Karya Penyuluh Kehutanan hari pertama berakhir pada pukul 17.00 WITA, dengan dua refleksi utama. Pertama, dari ibu Plt. Kepala BP2SDM, bahwa seluruh kegiatan tidak boleh berhenti pada diskusi saja, tetapi harus ditindaklanjuti dalam aksi nyata di tingkat tapak. Kedua, datang dari salah seorang peserta yang menyatakan bahwa kontribusi terbesar seorang penyuluh adalah ketika masyarakat binaannya mengalami peningkatan kesejahteraan berkat kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.**

Penulis : Indah Novita Dewi